Beritananggroe.com | Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menekankan pentingnya pembenahan data yang akurat untuk memastikan bahwa layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan gubernur saat memimpin rapat terkait pembenahan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh di Ruang Rapat Gubernur Aceh, Kamis (6/03/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten Sekda, Kepala SKPA/Kepala Biro terkait, serta beberapa kepala instansi vertikal lain di Aceh.
Gubernur mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pengelolaan data yang belum maksimal, yang berpotensi menyebabkan anggaran kesehatan terbuang sia-sia.
“Data yang akurat adalah kunci agar layanan kesehatan dapat tepat sasaran. Kami berkomitmen untuk menciptakan database yang jelas, yang mencatat siapa yang benar-benar miskin dan berhak menerima bantuan. Kita harus lebih cermat dalam memverifikasi data, agar program-program kita tidak hanya membuang anggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti isu tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang masih menghadapi berbagai masalah terkait jumlah penerima manfaat yang tidak selalu mencerminkan kondisi sosial-ekonomi mereka. Ia mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat yang terdaftar dalam JKA mungkin tidak memerlukan bantuan alias mereka dari golongan menengah ke atas, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan justru ditanggung dengan layanan layanan BPJS Kesehatan.
“Artinya kita membayar tapi masyarakat kita tidak menggunakan layanan JKA ini,” ujar gubernur. Padahal anggaran yang jumlahnya ratusan miliar tersebut bisa saja dialihkan ke program sosial lain atau pembangunan infrastruktur di Aceh.
Gubernur Aceh menegaskan bahwa pembenahan data ini bukan hanya soal JKA, tetapi juga untuk berbagai program sosial lainnya. “Ke depan, kita akan memperkuat sistem satu data daerah, yang akan memungkinkan seluruh program kita lebih terarah dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan bahwa anggaran digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat Aceh,” ujar Gubernur.
Dengan adanya kesepakatan bersama untuk memperbaiki dan memverifikasi data secara menyeluruh, diharapkan layanan kesehatan dan program-program sosial lainnya dapat berjalan lebih efektif, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Senada dengan gubernur, Wakil Gubernur Fadhlullah, menyatakan pentingnya memprioritaskan masyarakat menengah ke bawah dalam program JKA. “JKA seharusnya memfokuskan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat menengah ke bawah. Jangan sampai kita membayar premi untuk mereka yang tidak memanfaatkan layanan kesehatan ini,” ujar Fadhlullah.
Ia juga menegaskan bahwa data yang lebih lengkap dan jelas akan membantu pemerintah dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan layanan kesehatan dari program ini.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jumlah penduduk Aceh yang mencapai 5,5 juta jiwa seharusnya menjadi dasar yang jelas dalam menentukan penerima manfaat JKA. Dengan data yang akurat, program-program sosial lainnya juga dapat lebih tepat sasaran dan lebih efisien dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, Plt. Sekda Aceh, Alhudri, mengungkapkan keprihatinannya mengenai ketidaktepatan data kemiskinan yang beredar. Ia memberikan contoh kasus di Gayo Lues, di mana angka kemiskinan ekstrem yang tinggi ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan setelah dilakukan verifikasi. “Kami harus lebih teliti dalam memverifikasi data, agar anggaran tidak terbuang sia-sia. Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran,” tegas Alhudri.
Ia menambahkan, jiika data tidak akurat, seluruh program kesehatan dan sosial tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. “Kita perlu kroscek ulang semua data yang ada untuk memastikan program berjalan dengan baik.”(**)
