Beritananggroe.com | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, mengajak jajaran Bank Indonesia Perwakilan Aceh untuk bersinergi dalam upaya pembinaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bumi Serambi Mekah, agar UMKM Aceh mampu bersaing baik di level nasional maupun global.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, saat menerima kunjungan silaturrahmi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Jum’at (2/5/2025).
“Sektor UMKM kita sangat membutuhkan pendampingan menyeluruh dan berkelanjutan. Karena itu, kami mengajak teman-teman di BI untuk bersinergi melakukan pendampingan di sektor ini, agar mampu bersaing secara global termasuk masyarakat kita yang menawarkan jasa di sektor pariwisata,” ujar Wagub.
“Produk UMKM kita, baik kuliner maupun kerajinan tangan lainnya sangat bagus. Namun kita masih kalah di pengemasan dan promosi. BI dengan jejaringnya yang luas tentu dapat menjadi bagian dari upaya mempromosikan produk-produk UMKM ini,” sambung Wagub.
Sementara itu, terkait pertemuan High Level Meeting TPID, Wagub menyatakan kesediaan dirinya untuk hadir pada kegiatan tersebut.
“Insya Allah nanti kalau ada Pak Gubernur, maka beliau yang akan hadir. Namun, jika Pak Gubernur berhalangan karena ada agenda lain, Insya Allah saya yang akan hadir pada kegiatan tersebut,” ujar Wagub.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BI Aceh Agus Chusaini, menegaskan dukungannya bagi pengembangan UMKM dan Wisata Halal di Aceh.
Agus mengungkapkan, salah satu kunci sukses Wisata Halal adalah membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di setiap daerah. Tanpa kesadaran masyarakat terkait wisata, maka pengembangan pariwisata di daerah akan tersendat.
Pada pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan BI Aceh mengundang Gubernur Aceh untuk hadir dan memberi arahan, pada Rapat Koordinasi HLM) Pengendalian Inflasi Daerah dan Digitalisasi Keuangan, yang akan digelar pada pertengahan Mei mendatang.
Rakor tersebut akan dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Aceh dan TPID kabupaten/kota serta sejumlah pemangku kebijakan lainnya.(**)
