BERITANANGGROE.com | Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan apresiasi atas dukungan luas masyarakat terhadap kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, selama lebih dari satu tahun masa pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa hubungan kerja antara dirinya dan wakil gubernur tetap solid dan harmonis dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi bersama relawan dan unsur masyarakat yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Rabu (15/4/2026).
Dalam sambutannya, Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan masyarakat yang dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Aceh.
“Terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat. Kami masih sejoli yang harmonis,” ujar Mualem, didampingi Wakil Gubernur Fadhlullah.
Ia menambahkan, Pemerintah Aceh berharap seluruh upaya pembangunan yang tengah dijalankan dapat terus memperoleh rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga visi dan misi pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
Menanggapi isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Gubernur menegaskan bahwa kabar mengenai penghapusan program tersebut tidak benar. Menurutnya, pemerintah hanya melakukan pembaruan dan validasi data peserta guna meningkatkan akurasi serta kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Yang dilakukan saat ini adalah pembenahan data agar program lebih tepat sasaran, bukan penghapusan,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga tengah memfokuskan upaya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan, mulai dari rehabilitasi infrastruktur yang rusak hingga penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.
Di sektor kebijakan strategis, pemerintah daerah juga mempersiapkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bersama Badan Legislasi DPR RI. Revisi tersebut dinilai penting untuk memperkuat landasan hukum kebijakan daerah serta menjamin keberlanjutan pendanaan melalui skema otonomi khusus guna mendukung pembangunan jangka panjang di Aceh.
Mualem menegaskan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang partisipasi publik serta memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak agar setiap program dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Fadhlullah dalam kesempatan yang sama turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan yang konsisten terhadap jalannya pemerintahan. Ia menyebut berbagai tantangan yang dihadapi selama masa kepemimpinan dapat dilalui berkat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
“Berbagai tantangan dapat kita hadapi bersama karena adanya dukungan rakyat dan kerja sama semua pihak,” ujarnya.(**)
