BERITANANGGROE.com | Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029, Rabu (9/7/2025), di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh.
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir; anggota DPR/DPD RI asal Aceh (Forbes Aceh); unsur Forkopimda; penjabat Sekda Aceh; para bupati dan wali kota; pimpinan DPRK se-Aceh; kepala SKPA; akademisi; tokoh masyarakat; dan alim ulama.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa RPJM Aceh merupakan dokumen strategis yang disusun berdasarkan kondisi aktual daerah, serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Musrenbang ini, katanya, menjadi forum penting untuk menjaring masukan konstruktif demi memastikan arah pembangunan Aceh lima tahun ke depan lebih terarah dan berorientasi pada hasil.
Gubernur juga menyampaikan visi pembangunan Aceh 2025–2029, yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan ke dalam sembilan misi strategis bertajuk “Cap Sikureung”. Misi tersebut mencakup penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan penyerapan tenaga kerja, pengembangan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, hingga pelestarian lingkungan hidup.
Ia turut menekankan pentingnya penyelarasan RPJM Aceh dengan kebijakan nasional, seperti RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, serta RPJPA Aceh 2025–2045. Gubernur juga menyoroti tantangan utama yang dihadapi Aceh menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus pada 2027.
“Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk mendorong perpanjangan dana otsus, agar pembangunan dan perdamaian tetap berlanjut,” ujarnya.
Gubernur juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah isu prioritas lainnya, antara lain: perpanjangan dana otsus, pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, termasuk Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucap Gubernur.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan nasional. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan di atas 5% pada 2025, dengan tren kenaikan hingga 2029. Ia juga menyoroti rendahnya alokasi anggaran untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, menekankan bahwa Dana Otsus Aceh perlu bertransformasi dari sekadar penopang menjadi akselerator pembangunan. Ia mendorong efisiensi belanja rutin serta pelaksanaan proyek-proyek terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi riil.
Beberapa kebijakan utama yang diusulkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh meliputi: eksploitasi blok migas Selat Malaka, revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dengan hilirisasi migas dan teknologi CCS (Carbon Capture and Storage), pengembangan KPBPB Sabang yang berorientasi maritim dan global, pengembangan destinasi wisata prioritas di Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar, serta peningkatan produktivitas komoditas unggulan seperti kopi Gayo, padi, jagung, cokelat, kelapa, dan hortikultura.(**)
