BERITANANGGROE.com | Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya pemanfaatan bahan baku lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh.
Penegasan tersebut disampaikan M. Nasir saat rapat koordinasi penyelenggaraan MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Aceh, Koordinator Wilayah MBG, serta Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG kabupaten/kota. Rapat berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026).
Nasir menyebutkan, hingga saat ini ratusan dapur MBG telah terbentuk di berbagai daerah di Aceh dan jumlah tersebut terus bertambah. Apabila seluruh target lebih dari 900 dapur MBG terealisasi, diperkirakan anggaran sekitar Rp7 triliun akan beredar melalui program tersebut.
Menurutnya, potensi anggaran yang besar tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan memastikan belanja bahan baku dapur MBG dilakukan di dalam wilayah Aceh, bukan bergantung pada pasokan dari luar provinsi.
“Distribusi harus berjalan lancar, namun yang lebih penting adalah ketersediaan stok bahan baku di daerah. Jangan sampai bahan baku dibeli dari luar Aceh,” ujar Nasir.
Ia menegaskan, apabila minimal 70 persen kebutuhan bahan baku dapur MBG dibelanjakan di Aceh, maka sekitar Rp5 triliun dana dapat berputar di dalam daerah dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha lokal.
Untuk mendukung hal tersebut, Nasir meminta pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab memastikan ketersediaan pasokan bahan baku di wilayah masing-masing. Ia juga menginstruksikan dinas teknis terkait agar mendorong peningkatan produksi masyarakat, baik melalui penanaman sayur-mayur maupun pengembangan sektor peternakan.
“Anggaran untuk program MBG sudah tersedia, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Dengan optimalisasi belanja bahan baku lokal, Pemerintah Aceh berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu instrumen dalam mendorong pergerakan ekonomi daerah serta mengurangi angka kemiskinan di Aceh. (**)
