BERITANANGGROE.com | Lembaga Wali Nanggroe menggandeng kalangan akademisi untuk memperkuat implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Upaya tersebut dilakukan melalui dialog bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh, Rabu (29/7/2026).
Dialog tersebut merupakan bagian dari rangkaian kajian Tim Implementasi MoU Helsinki dan UUPA Lembaga Wali Nanggroe. Kegiatan ini bertujuan menghimpun pandangan akademisi, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi MoU Helsinki dan UUPA setelah lebih dari dua dekade perdamaian Aceh.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan pertemuan dipimpin Ketua Tuha Lapan Wali Nanggroe, Kamaruddin Andalah, yang mewakili Ketua Tim Kajian Implementasi MoU Helsinki dan UUPA, Prof. Dr. Syahrizal Abbas.
Dalam sambutannya, Kamaruddin menegaskan tim kajian tidak bertujuan mengevaluasi institusi tertentu, melainkan menghimpun pandangan, pengalaman, dan rekomendasi akademik sebagai landasan penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif.
“Lebih dari dua puluh tahun perdamaian Aceh telah berjalan. Banyak capaian yang patut disyukuri, namun masih terdapat amanat MoU Helsinki dan UUPA yang perlu terus diperkuat implementasinya. Karena itu, kami ingin mendengar pandangan akademisi agar rekomendasi yang disusun benar-benar berbasis ilmu pengetahuan, data, dan kebutuhan masyarakat Aceh,” ujar Kamaruddin.
Dialog membahas sejumlah isu strategis, antara lain implementasi kewenangan khusus Aceh, harmonisasi UUPA dengan regulasi nasional, pengelolaan sumber daya alam, efektivitas Dana Otonomi Khusus, iklim investasi, tata kelola pemerintahan, hingga percepatan pembangunan kawasan Barat Selatan Aceh.
Dalam forum tersebut, para akademisi menilai MoU Helsinki telah menjadi fondasi penting bagi perdamaian, stabilitas politik, dan pembangunan Aceh. Namun, implementasi sejumlah amanat di dalamnya dinilai masih perlu diperkuat melalui penyempurnaan kebijakan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota.
Forum juga menekankan pentingnya evaluasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Selain itu, peserta mendorong penguatan tata kelola sumber daya alam dan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan daya saing kawasan Barat Selatan Aceh.
Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah memperkuat peran Lembaga Wali Nanggroe sebagai institusi independen yang menjaga nilai-nilai perdamaian dan kekhususan Aceh, sekaligus menjadi ruang moral dan intelektual dalam mengawal implementasi MoU Helsinki dan UUPA.
Forum juga menyepakati penguatan kolaborasi antara Universitas Teuku Umar dan Lembaga Wali Nanggroe melalui penelitian bersama, penyusunan policy brief, diskusi akademik, serta kajian kebijakan mengenai berbagai isu strategis Aceh.
Wakil Dekan I FISIP Universitas Teuku Umar, Dr. Afrizal Tjoetra, mengapresiasi langkah Lembaga Wali Nanggroe yang melibatkan perguruan tinggi dalam proses kajian implementasi MoU Helsinki dan UUPA.
“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik untuk menghadirkan kajian yang objektif dan berbasis riset bagi perumusan kebijakan publik. Karena itu, implementasi MoU Helsinki dan UUPA perlu terus dikaji secara ilmiah agar mampu menjawab dinamika pembangunan Aceh,” katanya.
Menurut Afrizal, potensi kawasan Barat Selatan Aceh perlu didukung kebijakan pembangunan yang berbasis data, penguatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai tindak lanjut, Tim Kajian akan menyusun policy brief yang memuat hasil dialog, identifikasi hambatan implementasi MoU Helsinki dan UUPA, evaluasi efektivitas Dana Otonomi Khusus, serta rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Staf Khusus Wali Nanggroe Bidang Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri, Mohammad Raviq, mengatakan seluruh masukan dari kalangan akademisi akan menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi tim.
“Masukan dari Universitas Teuku Umar akan menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi Tim Kajian. Kami berharap sinergi antara Lembaga Wali Nanggroe dan perguruan tinggi terus diperkuat sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berbasis kajian ilmiah, aspirasi masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan Aceh di masa mendatang,” ujarnya.
Dialog akademik tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Tim Kajian Implementasi MoU Helsinki dan UUPA ke sejumlah kabupaten/kota dan perguruan tinggi di Aceh. Hasil dari seluruh rangkaian dialog akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis guna memperkuat implementasi MoU Helsinki, mengoptimalkan pelaksanaan UUPA, serta mendukung pembangunan Aceh yang damai, maju, adil, dan sejahtera.(**)
