BERITANANGGROE.com | Konsul Jenderal Jepang di Medan, H.E. Furugori Toru, menjamu Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, dalam jamuan makan siang kehormatan di kediaman resminya di Medan, Kamis (15/10/2026). Pertemuan ini berlangsung menjelang berakhirnya masa tugas Furugori pada pekan depan.
Pertemuan tersebut membahas evaluasi hubungan bilateral, keberlanjutan program kerja sama yang tengah berjalan, hingga peluang kolaborasi baru di bidang pendidikan, kebencanaan, kemaritiman, energi, investasi, serta pelestarian sejarah pendudukan Jepang di Sabang.
“Furugori menjabat sebagai Konjen Jepang di Medan sejak Juni 2025 menggantikan Takonai Susumu,” ujar Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris.
Dalam paparannya, Furugori mengulas kontribusi Pemerintah Jepang sejak bencana tsunami 2004.
Pada masa tanggap darurat, Jepang mengerahkan lebih dari 2.000 personel dan menyalurkan 403 ton bantuan kemantuan.
Dukungan berlanjut ke tahap rehabilitasi-rekonstruksi melalui pemulihan fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih, pemulihan sektor perikanan, hingga pembangunan sarana evakuasi dan pengendalian banjir.
Di bidang infrastruktur dan ekonomi, Jepang mendanai proyek PLTA Peusangan Tahap II bernilai sekitar 13,62 miliar yen serta pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang. Eksplorasi migas di kawasan Lhokseumawe juga melibatkan lembaga asal Jepang, JOGMEC dan JAPEX, bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran.
Melalui skema hibah Grassroots, Jepang turut mendanai pembangunan Pusat Edukasi Tsunami Aceh pada 2023 senilai USD 50.031, serta bantuan alat berat pemulihan bencana di Bireuen dan Pidie Jaya pada 2025 senilai USD 452.357.
Sementara itu, kerja sama pengurangan risiko bencana via JICA melibatkan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Higashimatsushima. Kedua kota telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) ketahanan bencana pada Agustus 2026.
Dorongan Kerja Sama Pendidikan & Konservasi Sejarah Sabang, Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi atas dukungan dua dekade Pemerintah Jepang bagi Aceh.
Ia mendorong perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi lokal, seperti Universitas Syiah Kuala dan Universitas Teuku Umar, khususnya untuk wilayah Aceh Barat dan Meulaboh.
Salah satu fokus pembahasan adalah potensi pelestarian peninggalan militer Jepang era Perang Dunia II di Sabang, seperti bunker, benteng, dan terowongan di kawasan Anoi Itam, Ujong Kareung, Pantai Kasih, Pasir Putih, serta Cot Labu.
Wali Nanggroe menggagas konsep awal bertajuk Sabang World War II Military Heritage Conservation and Tourism Programme. Gagasan ini mencakup inventarisasi, penelitian sejarah, hingga kajian pemanfaatan untuk pariwisata sejarah berkelanjutan.
“Peninggalan ini berpotensi dikembangkan sebagai sarana pendidikan dan pariwisata apabila diteliti serta dilestarikan secara bertanggung jawab,” kata Wali Nanggroe.
Selain warisan sejarah, dibahas pula potensi sektor kemaritiman, energi bersih, dan fasilitas skema ekonomi Indonesia-Jepang seperti Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Asia Zero Emission Community (AZEC), serta fasilitasi bisnis melalui JETRO.
Sebagai wadah keberlanjutan komunikasi, Wali Nanggroe mengusulkan pembentukan Aceh–Japan Strategic Cooperation Initiative (AJSCI).
Platform ini dirancang sebagai sarana koordinasi non-lembaga baru untuk memetakan empat pilar kerja sama: maritim/sejarah Sabang, ketahanan bencana, energi bersih/investasi, dan pendidikan/teknologi.
Pihak Wali Nanggroe menegaskan bahwa seluruh gagasan dan usulan tersebut masih dalam tahap penjajakan awal dan memerlukan pembahasan teknis lebih lanjut sesuai mekanisme regulasi kedua negara.
Turut hadir mendampingi Konjen Jepang dalam jamuan tersebut Konsul Suzuki dan Konsul Muda Furusawa. Sementara Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Urusan Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri, Dr. Mohammad Raviq, serta Mohammad Adzannie Bessania.(**)
