BERITANANGGROE.com | Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh,Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, membagikan pengalaman dan refleksi perdamaian Aceh dalam forum internasional Global Town Hall 2026 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) secara virtual pada Sabtu (19/9/2026).
Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyampaikan bahwa Malik Mahmud hadir sebagai Discussant pada sesi bertajuk “No Justice, No Humanity = No Peace” secara daring dari Penang, Malaysia. Malik tampil bersama pembicara internasional seperti Senior Fellow Harvard Kennedy School, Pita Limjaroenrat, dan General Director Clingendael Institute, Bob Deen.
“Wali Nanggroe membawa pengalaman langsung sebagai pelaku sejarah yang menjalani proses transformasi Aceh dari konflik menuju perdamaian,” kata Zulfikar di Banda Aceh, Kamis (24/9/2026).
Sebagai mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sekaligus penandatangan MoU Helsinki 2005, Malik Mahmud menekankan bahwa perdamaian bukan sekadar penghentian senjata, melainkan keberanian politik untuk membuka dialog.
“Perdamaian dimulai ketika keberanian politik memungkinkan terciptanya dialog, dan bertahan ketika keadilan, martabat, serta komitmen dihormati,” ujar Malik Mahmud dalam forum tersebut.
Ia menegaskan, negosiasi dan kompromi yang melindungi martabat bukanlah bentuk kelemahan, melainkan langkah politik untuk menghentikan kekerasan. Namun, ia mengingatkan bahwa menandatangani kesepakatan damai jauh lebih mudah daripada membangun rasa saling percaya.
“Menandatangani kesepakatan damai bisa selesai dalam sehari, tetapi membangun kepercayaan membutuhkan waktu lintas generasi,” tuturnya.
Menurutnya, rekonsiliasi tidak berarti menghapus sejarah atau memaksa masyarakat melupakan penderitaan masa lalu. Rekonsiliasi adalah upaya memastikan penderitaan tersebut tidak merenggut masa depan generasi berikutnya.
Ia merangkum refleksi perdamaian Aceh dalam empat prinsip utama: keadilan memberi legitimasi, kemanusiaan memberi makna, dialog membuka jalan, dan implementasi yang konsisten menjaga perdamaian tetap hidup.
Global Town Hall 2026 merupakan edisi ketujuh forum FPCI yang mengangkat tema “Calling for a Global U-Turn: Recentering Development, Reclaiming Humanity, Restoring Justice in a Crazi(er) World”.
Forum ini diikuti lebih dari 8.300 peserta dari 120 negara. Gagasan yang disampaikan Wali Nanggroe murni merupakan refleksi perjalanan sejarah perdamaian Aceh untuk kontribusi dialog internasional, bukan representasi kebijakan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia.(**)
