BERITANANGGROE.com | Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menyerukan pengusutan menyeluruh dan transparan atas insiden di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026).
Peristiwa yang terjadi saat penertiban pengibaran Bendera Bulan Bintang dalam acara peringatan Maulid Nabi tersebut menewaskan satu warga dan melukai belasan orang lainnya, termasuk personel TNI.
Korban tewas teridentifikasi sebagai Abzalul Rizal (20), warga Dayah Gampong Baro, Tiro. Insiden di Meunasah Gampong Pulo Keunari itu juga menyebabkan sejumlah warga—termasuk perempuan dan anak-anak—serta personel TNI mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis.
“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Atas nama pribadi dan Lembaga Wali Nanggroe, saya menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga almarhum serta keprihatinan atas seluruh korban luka,” ujar Malik Mahmud di Banda Aceh, Jumat (6/11/2026).
Malik Mahmud menegaskan bahwa jatuhnya korban jiwa dan luka-luka merupakan peristiwa serius yang harus ditangani secara profesional, objektif, dan transparan. Ia meminta agar penanganan kasus ini diusut tuntas hingga terang benderang.
“Tidak boleh ada kesimpulan yang dibangun berdasarkan potongan informasi atau kepentingan tertentu. Fakta harus dibuka secara terang dan keadilan diberikan kepada semua pihak,” tegasnya.
Ia pun mendorong keterlibatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam proses penyelidikan independen ini. Hasil pengusutan diharapkan dapat dibuka secara terbuka kepada publik dan keluarga korban.
Wali Nanggroe juga menyambut baik komitmen Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan pemerintah sepakat menindaklanjuti insiden tersebut melalui mekanisme hukum.
Menyikapi situasi keamanan di lapangan, Wali Nanggroe mengimbau seluruh pihak—mulai dari masyarakat, aparat keamanan, hingga tokoh politik—untuk menahan diri dari tindakan maupun pernyataan provokatif.
Secara khusus, ia meminta aparat keamanan menerapkan pendekatan persuasif dan menghentikan penggunaan senjata api dalam penanganan penyampaian aspirasi maupun pengibaran bendera di wilayah lain.
“Komunikasi harus dikedepankan bersama tokoh gampong dan ulama setempat agar tidak terjadi benturan. Kegiatan keagamaan warga juga harus tetap dihormati,” ujarnya.
Selain itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan rekaman atau informasi yang belum terverifikasi di media sosial demi mencegah disinformasi yang memperkeruh situasi.
Mengenai polemik Bendera Aceh yang kerap memicu ketegangan, Malik Mahmud menegaskan masalah tersebut tidak boleh diselesaikan dengan pendekatan kekerasan, melainkan lewat jalur hukum dan dialog kelembagaan yang berkelanjutan.
Penyelesaian tersebut, lanjutnya, harus berpijak pada Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki dan UU No. 11 Year 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta kepastian status Qanun Aceh No. 3 Year 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
“Persoalan bendera tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Keselamatan rakyat dan kelangsungan perdamaian Aceh harus ditempatkan di atas kepentingan politik jangka pendek,” kata Wali Nanggroe.
Sebagai lembaga independen pemersatu masyarakat, Lembaga Wali Nanggroe menyatakan siap memfasilitasi dialog antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, DPRA, TNI/Polri, ulama, dan tokoh masyarakat Pidie guna menemukan solusi damai dan permanen.(**)
