BERITANANGGROE.com | Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, bersama seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pasangan masing-masing mengikuti bimbingan teknis (bimtek) Keluarga Berintegritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, sebagai pemateri utama. Dalam paparannya, Ibnu menegaskan bahwa keluarga memegang peran krusial—bisa menjadi benteng integritas sekaligus pintu masuk tindak pidana korupsi jika nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak dijaga.
“Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter dan perilaku seseorang. Nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas perlu ditanamkan melalui pendidikan serta keteladanan orang tua,” ujar Ibnu.
Ia mengungkapkan, data penindakan KPK periode 2004 hingga triwulan III 2026 mencatat sebanyak 1.892 kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, modus gratifikasi dan penyuapan mendominasi dengan 1.170 kasus, disusul kasus pengadaan barang dan jasa sebanyak 452 kasus.
Selain memaparkan data, Ibnu juga membeberkan tujuh kelompok utama tindak pidana korupsi, yakni kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap-menyuap, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.
Sementara itu, Pj Sekda Aceh Taufik menyampaikan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum semata. Penanaman nilai-nilai moral harus dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.
“Kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian tidak hanya diajarkan melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Taufik.
Mewakili Pemerintah Aceh, Taufik mengapresiasi langkah KPK RI yang menggelar edukasi ini. Ia pun berpesan kepada para peserta untuk menjadikan rumah tangga sebagai persemaian budaya antikorupsi sejak dini.
“Anak-anak lebih mudah meniru perbuatan daripada sekadar mendengarkan nasihat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terbentuknya masyarakat yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.(**)
