BERITANANGGROE.com | Wuakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., secara resmi membuka Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional dengan Satgas Provinsi serta Satgas Kabupaten/Kota se-Aceh dalam rangka percepatan pelaksanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Selasa (2/9/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Asisten Deputi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, pimpinan BUMD/BUMN, serta sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Dek Fadh itu menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung percepatan pelaksanaan Kopdes Merah Putih di seluruh wilayah Aceh.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah pengembangan sistem terpadu untuk mempermudah proses pemantauan Kopdes, yang nantinya akan terintegrasi dengan program Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita menargetkan terbentuknya satu software yang dapat memudahkan monitoring Kopdes Merah Putih sekaligus terhubung dengan program BGN, yaitu Dapur MBG,” kata Dek Fadh.
Ia menjelaskan, inisiatif ini bertujuan agar keberadaan Kopdes dapat berjalan seiring dengan operasional dapur MBG, sehingga mendorong perputaran ekonomi langsung di tingkat desa. Pemerintah menargetkan setidaknya 600 Kopdes akan aktif, sesuai dengan jumlah dapur MBG yang telah direncanakan di Aceh.
“Di mana ada dapur MBG, di situ harus ada koperasi. Dengan begitu, perputaran ekonomi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Azhari, S.Ag., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan program nasional yang dibentuk oleh Presiden RI sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi masyarakat desa di masa depan.
Azhari menyebutkan, hingga saat ini telah terbentuk 6.497 Kopdes Merah Putih di Aceh yang telah memiliki badan hukum. Ia menargetkan seluruh koperasi tersebut dapat mulai beroperasi secara resmi paling lambat akhir Oktober 2025.
“Pembinaan dan pendampingan akan terus dilakukan agar koperasi yang telah terbentuk benar-benar menjadi lokomotif dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” ujarnya.(**)
