BERITANANGGROE.com | Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, mengikuti rapat koordinasi (rakor) nasional pengendalian inflasi dan keamanan yang digelar secara virtual melalui Zoom, Senin (8/9/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dan membahas isu strategis terkait inflasi, pengendalian kemiskinan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama pasca sejumlah aksi demonstrasi di beberapa daerah.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya koordinasi antara kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas wilayah. Ia juga mengimbau pemerintah daerah aktif melibatkan tokoh masyarakat dan lintas agama dalam menjaga ketenangan publik.
“Jangan adakan kegiatan seremonial yang terkesan mewah atau pemborosan. Hindari flexing, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Tampilkan sikap sederhana dan menenangkan,” ujar Tito.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah untuk menunda perjalanan ke luar negeri dan tetap berada di daerah masing-masing. Pemerintah daerah juga diminta segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak dan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tingkat RT/RW.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya strategi terpadu dalam menekan angka kemiskinan nasional.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan dapat turun hingga 5 persen pada 2029, dengan penurunan rata-rata 0,86 persen per tahun. Untuk mendukung target tersebut, alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2025 mencapai Rp503,2 triliun.
“Anggaran ini mencakup jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan tenaga kerja, hingga penciptaan peluang usaha,” ujar Muhaimin.
Ia juga mendorong daerah memperluas akses dokumen kependudukan bagi masyarakat miskin, meningkatkan pelatihan keterampilan, serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.(**)
