BERITANANGGROE.com | Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 di Gedung DPRA, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 sekaligus penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam pidatonya, Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—menyatakan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama tahun 2025. Dokumen tersebut juga menjadi dasar evaluasi bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.
Ia menyebutkan, capaian pembangunan Aceh sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, termasuk dukungan DPR Aceh, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta partisipasi masyarakat.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah tercatat lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Pada indikator makro, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Persentase penduduk miskin turun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meskipun terdapat potensi kenaikan akibat dampak bencana. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Selain itu, pemerintah daerah melaksanakan sejumlah program strategis, antara lain pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa kepada puluhan ribu siswa, serta pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta warga.
Di sektor ekonomi, realisasi investasi tercatat lebih dari Rp9 triliun, disertai peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Muzakir Manaf menegaskan bahwa seluruh program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Seluruh program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah serta prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga mengajak DPR Aceh dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan Aceh yang lebih maju dan berkelanjutan.(**)
