BERITANANGGROE.com| Pemerintah Aceh berharap Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh dapat memperkuat pendidikan politik masyarakat serta menjadi mitra konstruktif dalam mendorong pembangunan daerah.
Harapan tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Dr. Munawar A. Djalil, saat membacakan sambutan Gubernur Aceh pada pembukaan Musyawarah Akbar (Mubar) II PAS Aceh di Hotel Grand Aceh Syariah, Lamdom, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026) malam.
Munawar mengatakan, PAS Aceh memiliki karakter tersendiri karena lahir dari aspirasi kalangan ulama dan lingkungan dayah. Kondisi itu dinilai membawa tanggung jawab moral yang besar dalam mengimplementasikan nilai keislaman dan kemaslahatan di tengah masyarakat.
“Hal ini tentu membawa tanggung jawab moral yang sangat besar, yaitu bagaimana nilai-nilai keislaman, keadilan, dan kemaslahatan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Munawar.
Ia menambahkan, Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, mulai dari pemulihan pascabencana, penguatan ekonomi masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
“Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Aceh sangat membutuhkan dukungan, masukan, dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, termasuk partai politik,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat (MPP) PAS Aceh, Tgk. H. Tu Bulqaini Tanjongan, mengingatkan kembali sejarah berdirinya partai tersebut pada 2021 melalui Silaturahmi Ulama Aceh (SUA). Menurutnya, partai ini lahir dari keprihatinan para ulama terhadap kondisi Aceh dan dinamika global, sehingga ulama terdorong memperluas peran di ranah politik (siyasah).
“Musyawarah Akbar II PAS Aceh tahun 2026 malam ini menjadi momentum mempertemukan gagasan, memperkokoh persaudaraan, serta merumuskan harapan baru PAS untuk Aceh yang lebih adil dan sejahtera,” ujar Tu Bulqaini.
Ia juga mengingatkan seluruh peserta mengikuti rangkaian musyawarah secara tertib. Terkait pencalonan ketua umum, ia menegaskan setiap kandidat harus mengantongi dukungan peserta serta restu para ulama sepuh (Abu).
“Siapa pun yang maju sebagai kandidat ketua umum wajib mendapatkan dukungan peserta dan restu dari Abu. Jadi, hanjeut meusoso jak ek ketua (tidak boleh sembarangan mencalonkan diri sebagai ketua),” kata Tu Bulqaini berseloroh.
Pembukaan musyawarah yang mengusung tema “Untuk Harapan Baru Aceh” ini berlangsung kental dengan nuansa keislaman dan tradisi Aceh. Acara diisi dengan penampilan Hikayat Pemulia Jamee oleh Medya Hus, lantunan Shalawat Badar, serta tausiah keagamaan.
Turut hadir dalam pembukaan tersebut anggota DPD RI asal Aceh Tgk. Ahmada, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, unsur Forkopimda, anggota DPRA dan DPRK, pimpinan partai politik lokal maupun nasional, pimpinan dayah, ulama, serta tokoh masyarakat.
Musyawarah Akbar II PAS Aceh dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 20–21 November 2026.
Selain mengevaluasi organisasi dan merumuskan arah perjuangan lima tahun ke depan, agenda utama forum ini adalah memilih Ketua Umum MPP PAS Aceh yang baru.
Menjelang pemilihan, tiga nama sempat mencuat dalam bursa calon ketua umum, yakni Tgk. Nurdin M. Judon (Abi Nas), Teuku Zulfadli, S.Pd.I. (Waled Landeng), dan petahana Tu Bulqaini Tanjongan. Namun, sebelum musyawarah digelar, Tu Bulqaini menyatakan menolak untuk kembali dicalonkan.(*)












