BERITANANGGROE.com | Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyoroti berbagai kendala di wilayah pelosok Aceh enam bulan pascabencana banjir dan longsor. Hal itu disampaikannya di hadapan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan Pemulihan Pascabencana di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Persoalan utama yang disorot Gubernur yang akrab disapa Mualem itu adalah sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak lahan sawah yang belum bisa digarap, serta jaringan irigasi dan jembatan yang rusak.
“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tidak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” kata Mualem.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penanganan dampak bencana yang masih dirasakan masyarakat.
“Insyaallah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh. Ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun kembali yang sudah rusak dan hilang,” ujarnya.
Tekanan Inflasi dan Realisasi TKD
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyoroti tingginya tekanan inflasi di Aceh yang saat ini berada di peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Ia berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk menstabilkan kondisi perekonomian daerah.
Selain itu, Fadhlullah memaparkan bahwa realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh baru mencapai 45 persen. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota untuk terus memacu penyerapan anggaran tersebut.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” tutur Wagub.
Respon Mendagri dan Alokasi Anggaran Pusat
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan hasil analisis Satgas Nasional yang menunjukkan bahwa dari 18 kabupaten/kota terdampak, 10 di antaranya kini sudah kembali berfungsi normal. Pemulihan ini mencakup lintas sektor mulai dari pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hingga konektivitas.
Untuk sektor pertanian, Tito menyebutkan pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan yang terdampak.
“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” jelas Tito.
Tito juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperjuangkan keberlanjutan dana Otsus Aceh, termasuk upaya mengembalikan skema dua persen mulai tahun depan demi mempercepat proses pemulihan pascabencana.
“Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat digunakan segera dan dioptimalkan untuk berbagai program pemulihan bencana, agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” pungkas Tito.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh kepala daerah atau wakil dari 18 bupati/wali kota terdampak, serta perwakilan (person in charge/PIC) dari kementerian dan lembaga terkait.(**)
